Persepsi Muhammadiyah Mengenai Bisnis
OLEH : Fakhrurazi Reno Sutan - Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
Muhammadiyah lahir dan berkembang berawal dari kalangan kelompok ekonomi maju, yaitu para produsen dan pedagang di Nusantara. Juga dari kelompok elit lokal seperti Lurah, Wedana dan Bupati. Bahkan para ulama Muhammadiyah juga kebanyakan berlatarbelakang pengusaha dan pedagang.
Memperhatikan kondisi ekonomi para perintis pendirian Muhammadiyah maka dapat dikatakan para perintis pendukung persyarikatan memiliki kemandirian ekonomi. Mereka dapat dengan mudah memobilisasi dana besar karena mereka sendiri memiliki dana tersebut. Mereka dapat membiayai kegiatan persyarikatan melalui wakaf, zakat dan sedekah sehingga persyarikatan ini dapat bergerak dengan cepat di berbagai daerah.
Pada periode berikutnya para aktifis Muhammadiyah melakukan ijtihad ekonomi yaitu secara kelembagaan mendirikan unit-unit usaha. Mulai dari unit usaha percetakan, penerbitan, kerajinan, makanan olahan dan sebagainya. Proses ini berlangsung terus sampai hari ini. Dan sekarang kita dapat menyaksikan bagaimana Muhammadiyah di berbagai daerah, relatif memiliki unit usaha ekonomi yang lengkap. Mulai unit usaha yang menggarap permodalan dari yang mikro berupa usaha bersama, koperasi, Baitul Mal Wattam Wil sampai yang tingkat menengah berupa Bank Perkreditan Syariah, unit usaha produksi juga berkembang di mana-mana termasuk usaha tani, kerajinan dan industri.
Unit usaha perdagangan atau distribusi pun juga berkembang, dari yang bersifat eceran atau retail sampai perdagangan menengah dan besar. Jaringan distribusi yang dimiliki oleh persyarikatan meliputi pompa bensin sampai toko swalayan. Yang belum banyak kedengaran adalah jasa, termasuk jasa transportasi. Ini masih terbatas pada jasa tiketing dan warung telekomunikasi. Apalagi jasa akomodasi, baru Univeritas Muhammadiyah Malang yang punya hotel. Jasa konsumsi berupa restoran, atau warung yang dikelola atas nama persyarikatan juga belum kedengaran.
Meski Muhammadiyah secara kelembagaan berusaha terus mengembangkan begitu banyak unit usaha sebagaimana tersebut di atas, kalau dibaca secara makro, apa yang dilakukan oleh persyarikatan masih sangat minim. Omzet-nya masih terlalu sedikit dibanding omzet yang diperoleh para konglomerat yang tidak suka melihat tumbuhnya kekuatan ekonomi rakyat itu. Dan ketika kebijkan nasional ekonomi kita tidak selalu berpihak pada ekonomi rakyat maka ijtihad ekonomi yang dirintis oleh persyarikatan pun sulit berkembang optimal.
Masalahnya, mampukah Muhammadiyah yang besar ini mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional sehingga kemandirian ekonomi rakyat dan bangsa ini betul-betul dapat ditumbuhkan? Lantas bagaimana langkah srategis muhammadiyah melihat keserakahan pelaku ekonomi global yang jaringannya sudah masuk sampai ke kampung dan desa-desa? Relakah para pimpinan persyarikatan menyaksikan pasar komumsi, pasar produksi, pasar permodalan dan pasar jasah di gerogoti oleh kekuatan gelobal sehingga nantinya bangsa dan rakyat Indonesia hanya boleh dan di posisikan sebagai konsumen belaka? Relakah kita semua kalau umat Islam dan warga Muhammadiyah kemudian dijadikan makmum dalam berekonomi, sementara para imam ekonomi dipegang dan didominasi para pemegang kuasa pasar global ?
Dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dijelaskan bahwa usaha Muhammadiyah dibidang ekonomi adalah : “memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
Kalimat yang digunakan dalam anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3 ayat 6 tersebut tidak spesifik penyebutannya, namun cukup dapat dipahami maksudnya. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan dapat dicapai dengan berbagai strategi dan taktik atau sejak dari tiori sampai praktik. Sasaran yang hendak dicapai dari usaha dibidang ekonomi adalah perbaikan hidup yang berkualitas. Memperbaiki hidup dari tidak mampu menjadi mampu, dari bodoh menjadi cerdas dan lain-lain.
Berdasarkan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta ditetapkan program kerja di bidang ekonomi sebagai berikut :
Mewujudkan sistem Jam’iah (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) sebagai revitalisasi gerakan dakwah secara menyeluruh.
Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang beroreantasi kerakyatan dan keislaman, seperti etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis, etika manajemen, masalah-masalah monopoli-eligopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori ekonomi islam, etika profesi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia ekonomi.
Melancarkan program pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam aspek ekonomi, pembentukan dan pengembangan lembaga keungan masyarakat, pengembangan Bank Syariah, pengembangan kewiraswastaan dan usaha kecil, pengembangan koperasi dan pengembangan badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) yang benar-benar kongrit dan produktif.
Intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi.
Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi dan kewiraswastaan di lingkungan Muhammadiyah.
Mengembangkan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara sendiri maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga luar sesuai dengan perencanaan program ekonomi dan kewiraswastaan Muhammadiyah.
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi bisnis dan kewiraswastaan di bawah Majelis Ekonomi dan member-lakukan Majelis Ekonomi sebagai satu-satunya yang memutuskan kebijakan di bidang ekonomi.
Tujuan Ekonomi menurut Muhammadiyah adalah terciptanya kehidupan social ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.
Bagikan Berita Muhammadiyah ini ke teman anda melalui:
